Jakarta, (Tagar 11/4/2018) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengelak soal masalah penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dia mengklaim bahwa NIK yang digunakan untuk meregistrasi jutaan nomor telepon seluler pelanggan, bukan tanggung jawab kementeriannya.

“Jangan tanya saya, tapi tanya operator karena yang memeriksa operator,” ujarnya di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/4).

Menurutnya, Kominfo sudah mengeluarkan peraturan menteri mengenai sistem NIK yang sepatutnya diikuti oleh operator jaringan. Jika ada kebocoran data NIK, bukan lagi tanggung jawab Kominfo.

“Bukan sistem seperti apa, Menkominfo itu mengeluarkan peraturan menteri ikutin aja itu. Jadi kalau tidak diikuti ya ada konsekuensinya,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, untuk menanggulangi soal kebocoran NIK, teguran sudah dilakukan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen PPI) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) pada operator terkait.

“Kan sudah ditegur oleh Dirjen PPI, Ketua BRTI, operator sudah diminta untuk menonaktifkan yang prosesnya tidak sesuai dengan peraturan,” terangnya.

Bahkan, bukan hanya meminta menonaktifkan namun segala proses yang tak sesuai dengan peraturan sudah dinonaktifkan.

“Dan itu juga setahu saya banyak berapa puluh jutaan, saya tidak tahu ya tapi yang pasti banyak jutaan yang sudah dinonaktifkan oleh operator sendiri,” tukas Rudiantara. (nhn)